Sejarah Intelektual: Desember 2014

Senin, 22 Desember 2014

Kolonialisme

Kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya, seringkali untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut. Istilah ini juga menunjuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasikan atau mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat ketimbang yang dikolonikan.
Pendukung dari kolonialisme berpendapat bahwa hukum kolonial menguntungkan negara yang dikolonikan dengan mengembangkan infrastruktur ekonomi dan politik yang dibutuhkan untuk pemodernisasian dan demokrasi. Mereka menunjuk ke bekas koloni seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Hong Kong dan Singapura sebagai contoh sukses pasca-kolonialisme.
Peneori ketergantungan seperti Andre Gunder Frank, berpendapat bahwa kolonialisme sebenarnya menuju ke pemindahan kekayaan dari daerah yang dikolonisasi ke daerah pengkolonisasi, dan menghambat kesuksesan pengembangan ekonomi.
Pengkritik post-kolonialisme seperti Franz Fanon berpendapat bahwa kolonialisme merusak politik, psikologi, dan moral negara terkolonisasi.
Penulis dan politikus India Arundhati Roy berkata bahwa perdebatan antara pro dan kontra dari kolonialisme/ imperialisme adalah seperti "mendebatkan pro dan kontra pemerkosaan".
Lihat juga neokolonialisme sebagai kelanjutan dari dominasi dan eksploitasi dari negara yang sama dengan cara yang berbeda (dan sering kali dengan tujuan yang sama).

Definisi

Collins English Dictionary mendefinisikan kolonialisme sebagai "kebijakan dan praktek kekuatan dalam memperluas kontrol atas masyarakat lemah atau daerah." The Merriam-Webster Dictionary menawarkan empat definisi, termasuk "karakteristik sesuatu koloni" dan "kontrol oleh satu kekuatan di daerah yang bergantung atau orang-orang ". The Encyclopedia 2.006 Stanford Filsafat "menggunakan istilah 'kolonialisme' untuk menggambarkan proses penyelesaian Eropa dan kontrol politik atas seluruh dunia, termasuk Amerika, Australia, dan sebagian Afrika dan Asia." Ini membahas perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme dan menyatakan bahwa "mengingat kesulitan konsisten membedakan antara dua istilah, entri ini akan menggunakan kolonialisme sebagai suatu konsep umum yang mengacu pada proyek dominasi politik Eropa dari keenam belas hingga abad kedua puluh yang berakhir dengan gerakan-gerakan pembebasan nasional dari tahun 1960-an ". Dalam pengantarnya untuk Jürgen Osterhammel yang Kolonialisme: Sebuah Tinjauan Teoritis, Roger Tignor mengatakan, "Untuk Osterhammel, esensi kolonialisme adalah adanya koloni, yang secara definisi diatur berbeda dari wilayah lain seperti protektorat atau bola informal pengaruh." Dalam buku tersebut, Osterhammel bertanya, "Bagaimana bisa 'kolonialisme' didefinisikan secara independen dari 'koloni?'" Ia menempel pada definisi tiga-kalimat: Kolonialisme adalah hubungan antara mayoritas (atau paksa diimpor) adat dan minoritas penyerbu asing. Keputusan fundamental yang mempengaruhi kehidupan masyarakat terjajah yang dibuat dan dilaksanakan oleh penguasa kolonial demi kepentingan yang sering didefinisikan dalam sebuah metropolis yang jauh. Menolak kompromi budaya dengan penduduk terjajah, penjajah yakin superioritas mereka sendiri dan mandat mereka dihabiskan untuk memerintah.

Fasisme

Fasisme adalah gerakan radikal ideologi nasionalis otoriter politik. Fasis berusaha untuk mengatur bangsa menurut perspektif korporatis, nilai, dan sistem, termasuk sistem politik dan ekonomi. Mereka menganjurkan pembentukan partai tunggal negara totaliter yang berusaha mobilisasi massa suatu bangsa dan terciptanya "manusia baru" yang ideal untuk membentuk suatu elit pemerintahan melalui indoktrinasi, pendidikan fisik, dan termasuk eugenika kebijakan keluarga. Fasis percaya bahwa bangsa memerlukan kepemimpinan yang kuat, identitas kolektif tunggal, dan kemampuan untuk melakukan kekerasan dan berperang untuk menjaga bangsa yang kuat. pemerintah Fasis melarang dan menekan oposisi terhadap negara.
Fasisme didirikan oleh sindikalis nasional Italia dalam Perang Dunia I yang menggabungkan sayap kiri dan sayap kanan pandangan politik, tapi condong ke kanan di awal 1920-an. Para sarjana umumnya menganggap fasisme berada di paling kanan.
Fasis meninggikan kekerasan, perang, dan militerisme sebagai memberikan perubahan positif dalam masyarakat, dalam memberikan renovasi spiritual, pendidikan, menanamkan sebuah keinginan untuk mendominasi dalam karakter orang, dan menciptakan persaudaraan nasional melalui dinas militer . Fasis kekerasan melihat dan perang sebagai tindakan yang menciptakan regenerasi semangat, nasional dan vitalitas.
Fasisme adalah anti-komunisme, anti-demokratis, anti-individualis, anti-liberal, anti-parlemen, anti-konservatif, anti-borjuis dan anti-proletar, dan dalam banyak kasus anti-kapitalis Fasisme. menolak konsep-konsep egalitarianisme, materialisme, dan rasionalisme yang mendukung tindakan, disiplin, hirarki, semangat, dan keinginan. Dalam ilmu ekonomi, fasis menentang liberalisme (sebagai gerakan borjuis) dan Marxisme (sebagai sebuah gerakan proletar) untuk menjadi eksklusif ekonomi berbasis kelas gerakan Fasis ini. Ideologi mereka seperti yang dilakukan oleh gerakan ekonomi trans-kelas yang mempromosikan menyelesaikan konflik kelas ekonomi untuk mengamankan solidaritas nasional Mereka mendukung, diatur multi-kelas, sistem ekonomi nasional yang terintegrasi.

Sosialisme

Sosialisme Indonesia

“Hari depan revolusi Indonesia bukanlah menuju ke kapitalisme, dan sama sekali bukan menuju ke feudalisme… Hari depan Revolusi Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur atau… Sosialisme Indonesia” -

(Soekarno – Manifesto Politik RI)

Di tengah kekacauan situasi politik, ekonomi, sosial, hukum, keamanan di Indonesia, segalanya menjadi tidak pasti kecuali satu hal; bahwa sebagai kaum Sosialis sudah seharusnya berdiri secara pasti di atas keyakinan dan kekuatan diri sendiri bersama kelas-kelas tertindas yang berjejalan di negeri ini.

Sudah terlampau pekat mistik dan perjudian nasib dalam kehidupan massa rakyat kita. Sudah ratusan ribu mimpi-mimpi kosong tak bertemu kenyataan. Dan segala macam mistik tak perlu ditambah lagi. Biarpun wabah ini merambah ke dunia pergerakan politik, namun tidak bagi kaum Sosialis, tentunya. Memang, beberapa elemen kiri di Indonesia banyak yang bergerak dengan kaki gemetaran karena takut sebab tidak percaya pada kekuatan diri sendiri. selanjutnya mereka perlu menghiba dan meminta suaka perlindungan kepada elite berkuasa atau kekuatan-kekuatan besar yang bisa diminta. namun segala jaminan perlindungan akan keselamatan pergerakan yang bertopang pada kekuatan bukan dirinya sendiri tentu saja bersifat gambling alias berjudi. Ketergantungan inilah yang berbahaya bila sudah mempertautkan massa rakyat kelas tertindas. Ada banyak pelajaran dari sejarah yang meletakkan pilihan yang salah dari sesama kaum kiri yang tanpa banyak perhitungan berkoalisi dengan kekuatan reaksioner.

Untuk menerangi jalan kepastian Sosialisme itulah blog kecil SOLINDO (Sosialisme Indonesia) hadir dengan optimisme bahwa kami akan berseru dari dan untuk kaum marhaen, proletar dan kaum muda revolusioner di negeri ini yang mencita-citakan dan memperjuangkan Kemerdekaan Sejati Menuju Sosialisme Indonesia.

Semoga bermanfaat! Salam hangat.

Komunisme

Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh.
negara komunis adalah nehara yang menggunakan idiologi bahwa setiap warga negaranya mempunyai darajat yang sama satu sama lain. Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut "Marxisme-Leninisme".
Dalam komunisme perubahan Josias harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi "tumpul" dan tidak lagi diminati.

[sunting] Komunisme sebagai ideologi

Komunisme sebagai ideologi mulai diterapkan saat meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada 2005 negara yang menganut faham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Kuba, Korea Utara, dan Laos. Pencetus terjadinya komunisme sebagai ideologi adalah Vladimir Lenin di rusia lewat Partainya yang bernama Partai Comunist InternasionaL

[sunting] Indonesia dan komunisme

Ada kemungkinan Indonesia menjadi negara komunis pula kalau saja PKI berhasil berkuasa di Indonesia. Namun hal tersebut tidak menjadi kenyataan karena terjadi pelanggaran HAM super berat dan pembantaian manusia secara sia-sia oleh tentara dan kelompok-kelompok agama terhadap orang-orang yang dicurigai dan dituduh mempunyai hubungan dengan PKI, pada pertengahan tahun 1960-an. Hal ini juga membawa kesengsaraan luar biasa bagi para warga Indonesia dan anggota keluarga yang dituduh komunis meski tidaklah benar. Diperkirakan antara 500.000 sampai 2 juta jiwa manusia dibantai di Jawa dan Bali setelah peristiwa Gerakan 30 September. Hal ini merupakan halaman terhitam sejarah negara Indonesia.
Semenjak jatuhnya Presiden Suharto, aktivitas kelompok-kelompok Komunis, Marxis, dan haluan kiri lainnya mulai kembali aktif di lapangan politik Indonesia, walaupun belum boleh mendirikan partai karena masih dilarang oleh pemerintah.

[sunting] Kematian komunisme

Banyak orang yang mengira komunisme 'mati' dengan bubarnya Uni Soviet di tahun 1991. Namun Komunisme yang murni belum pernah terwujud dan tak akan terwujud selama revolusi lahir dalam bentuk sosialisme (USSR dan negara-negara 'komunis'yang lainnya). Dan walaupun 'komunis' sosialis hampir punah, partai komunis tetap ada di seluruh dunia dan tetap aktif memperjuangkan hak-hak buruh, pelajar dan anti-imperialisme. Komunisme secara politis dan ekonomi telah di lakukan dalam berbagai komunitas, seperti Kepulauan Solentiname di Nicaragua.
ahmad.sae96

Liberalisme

Liberalisme

Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama.Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu.

Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Oleh karena itu paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme.

Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. Bandingkan Oxford Manifesto dari Liberal Internasional : “Hak-hak dan kondisi ini hanya dapat diperoleh melalui demokrasi yang sejati. Demokrasi sejati tidak terpisahkan dari kebebasan politik dan didasarkan pada persetujuan yang dilakukan dengan sadar, bebas, dan yang diketahui benar (enlightened) dari kelompok mayoritas, yang diungkapkan melalui surat suara yang bebas dan rahasia, dengan menghargai kebebasan dan pandangan-pandangan kaum minoritas

Imperialisme

Pengertian Imperialisme: Apa itu Imperialisme? | Kata "imperialisme" berasal dari kata "imperator" yang artinya memerintah. Kata lain yang berhubungan dengan kata imperialisme yakni "imperium" yang dapat diartikan sebagai sebuah kerajaan besar dengan memiliki daerah jajahan yang amat luas. Pada masa kekaisaran Romawi, maka daerah kekuasaannya yang sangat luas di sekitar Laut Tengah sering disebut sebagai daerah Imperium Romanum. Namun dalam perkembangan selanjutnya, imperialisme memiliki pengertian yaitu suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lainnya. Penjajahan dilakukan dengan membentuk pemerintahan jajahan atau dengan menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan di daerah jajahan. Imperialisme muncul di Inggris pada masa berkembangnya industri modern.

Pengertian Imperialisme

Dalam sejarah perkembangannya, Imperialisme muncul dalam berbagai jenis. Jenis-jenis imperialisme dapat dibagi berdasarkan waktu munculnya dan tujuan penguasaannya. Berdasarkan waktu munculnya, jenis-jenis imperialisme antara lain sebagai berikut:

Imperialisme Kuno: Imperialisme kuno berlangsung sebelum terjadinya revolusi industri dengan tujuan mencapai kejayaan (glory), memiliki kekayaan (gold) dan menyebarkan agama (gospel). Contoh negara yang menganut imperialisme kuno seperti Portugis dan Spanyol.
Imperialisme Modern: Imperialisme modern berlangsung setelah revolusi industri. Munculnya imperialisme modern disebabkan oleh keinginan negara penjajah mengembangkan perekonomiannya. Contoh negara yang menganut pola imperialisme modern adalah Inggris.

Selanjutnya, jenis-jenis imperialisme berdasarkan tujuan penguasaannya dibagi menjadi:

Imperialisme Politik: Imperialisme politik adalah upaya untuk menguasai seluruh kehidupan politik dari negara lain. Negara yang dikuasai itu merupakan daerah jajahan dalam arti yang sesungguhnya. Ketika nasionalisme muncul dan semakin berkobar, maka imperialisme politik bersembunyi dalam bentuk protektorat dan mandat.
Imperialisme Ekonomi: Imperialisme ekonomi adalah suatu upaya untuk dapat menguasai perekonomian negara lain. Imperialisme ekonomi berusaha mewujudkan zona-zona ekonomi di negara jajahan yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi negara penjajah.
Imperialisme Kebudayaan: Imperialisme kebudayaan adalah suatu upaya untuk menguasai mentalitas dan jiwa dari negara lain. Kebudayaan suatu bangsa tercermin dari mentalitas dan jiwa bangsa tersebut. Apabila mentalitas dan jiwa bangsa itu diubah, maka terjadi perubahan kebudayaan pada bangsa itu.
Imperialisme Militer: Imperialisme militer adalah suatu upaya untuk menguasai daerah-daerah dari negara lain yang dianggap strategis dengan menggunakan kekuatan angkatan bersenjata. Pada daerah yang dianggap strategis, negara imperialis membangun pangkalan militer. Pembangunan pangkalan militer ini bertujuan untuk menjamin kepentingan ekonomi dan keamanan daerah tersebut dari ancaman militer negara imperialisme lainnya, yang juga memiliki daerah tersebut.

Sekian uraian tentang Pengertian Imperialisme: Apa itu Imperialisme?, semoga bermanfa

feodalisme

Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Dalam pengertian yang asli, struktur ini disematkan oleh sejarawan pada sistem politik di Eropa pada Abad Pertengahan, yang menempatkan kalangan kesatria dan kelas bangsawan lainnya (vassal) sebagai penguasa kawasan atau hak tertentu (disebut fief atau, dalam bahasa Latin, feodum) yang ditunjuk oleh monarki (biasanya raja atau lord).
Istilah feodalisme sendiri dipakai sejak abad ke-17 dan oleh pelakunya sendiri tidak pernah dipakai. Semenjak tahun 1960-an, para sejarawan memperluas penggunaan istilah ini dengan memasukkan pula aspek kehidupan sosial para pekerja lahan di lahan yang dikuasai oleh tuan tanah, sehingga muncul istilah “masyarakat feodal”. Karena penggunaan istilah feodalisme semakin lama semakin berkonotasi negatif, oleh para pengkritiknya istilah ini sekarang dianggap tidak membantu memperjelas keadaan dan dianjurkan untuk tidak dipakai tanpa kualifikasi yang jelas.
Dalam penggunaan bahasa sehari-hari di Indonesia, seringkali kata ini digunakan untuk merujuk pada perilaku-perilaku negatif yang mirip dengan perilaku para penguasa yang lalim, seperti ‘kolot’, ‘selalu ingin dihormati’, atau ‘bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan’. Arti ini sudah banyak melenceng dari pengertian politiknya.
feodalisme, kata sejarawan Nyoman Wijaya, berasal dari bahasa Latin feudum yang artinya tanah yang dimiliki oleh kesatria sebagai imbalan atas jasa-jasanya membela penguasa atau raja selama empat puluh hari atau lebih. Sistem hadiah ini dimulai abad ke-9 di Eropa, yang diawali dengan runtuhnya Kekaisaran Carolingian.
Sejak itu muncul orang-orang kuat sebagai tuan tanah yang mengatur pemakaian tanah di wilayah kekuasaannya. Tempat tinggal mereka yang disebut kastil atau puri. Kekuasaan mereka ditopang oleh para bawahannya. Sistem ini kemudian berkembang luas. Bangsawan menjadi kelompok yang sangat istimewa dan melakukan regenerasi berdasarkan keturunan.
Sampai sekarang belum ada kesepakatan apa sebenarnya makna istilah ini. Namun, ia biasanya digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara politik dan ekonomi dan struktur masyarakat Eropa pada abad itu. Istilah ini lalu ke luar dari Benua Eropa untuk menjelaskan hal-hal yang serupa.
Setelah sampai di Indonesia, kata Wijaya, para ahli bahasa sepakat mengatakan feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan. Namun, tidak secara otomatis daerah yang berada di bawah kepemimpinan bangsawan akan bersifat feodalistis.
Kata Wijaya, ada juga pemimpin dari kalangan rakyat biasa lebih feodalistis daripada yang keturunan bangsawan. ”Untuk dapat disebut sebagai feodal, harus dilihat terlebih dahulu kinerjanya sesudah berkuasa. Jika ternyata yang bersangkutan lebih menggagung-agungkan jabatan atau pangkat bukan prestasi kerja, sekalipun pemimpin itu berasal dari kalangan biasa, sudah bisa disebut sebagai pemimpin yang feodalistis,” katanya.
Proses munculnya kesan negatif terhadap feodalisme, lanjut Wijaya yang dosen FS Unud ini, semuanya berangkat dari realitas masa lampau bahwa raja adalah dewa, pemilik air, tanah, dan apa pun yang ada di dalam wilayah kekuasaannya. ”Sampai di situ sebenarnya tidak ada yang perlu dipersoalkan dari feodalisme tersebut. Dia baru menjadi persoalan kalau sudah dihubungkan dengan birokrasi pemerintahannya. Apakah birokrasinya tradisional atau modern,” ujarnya.
Tetapi, kata Wijaya, karakter birokrasi itu penting, karena di dunia ini tidak semua bangsa menolak feodalisme. Di Inggris, misalnya, feodalisme tidak begitu dipersoalkan mengingat pola hubungan sosial masyarakatnya sudah seperti itu sejak abad ke-12.
Bagaimana dengan Indonesia, Bali khususnya?
Kata Wijaya, feodalisme di Bali bersekutu dengan birokrasi tradisional. Birokrasi adalah alat untuk menjalankan aturan-aturan dan pemerintahan di daerah-daerah kekuasaannya. Dari istana (puri) ke kekuasaan mengalir ke bawahan seperti manca, punggawa, dan seterusnya. Apa pun yang dilakukan oleh para birokrat kerajaaan ini, asalkan untuk kepentingan pusat kekuasaan harus didukung oleh rakyat.
Dari situ lahir hubungan kawula-gusti bahwa bangsawan memberikan pengayoman dan rakyat memberikan pelayanan. Praktik inilah yang memberi peluang para bangsawan menengah bertindak ganda, mencari muka ke atas dan menendang ke bawah. Hubungan ini dipatenkan dengan dalil-dalil agama bahwa seorang pelayan harus selamanya menjadi pelayan dan sebaliknya. Jalan itu ditempuh karena ada kecenderungan setiap raja ingin mempertahankan dan memperkuat struktur feodalnya agar rakyat senantiasa bergantung padanya.
Di sisi lain setiap bangsawan rendahan ingin selalu memperoleh hak istimewa dari rajanya.
Mengapa kondisi ini tetap bertahan hingga sekarang?
Sebenarnya ketika Belanda baru menguasai Bali Utara saja pada pertengahan abad XIX, mereka ingin menghapus feodalisme, dengan cara memberikan kesempatan kepada golongan jaba sebagai punggawa dan jabatan tinggi lainnya. Mereka melarang raja bertindak sewenang-wenang dengan menghapus tawan karang (hak menguasai isi kapal yang terdampar dalam suatu wilayah kerajaan), yang kemudian dilanjutkan dengan penghapusan perbudakan, dan perdagangan candu.
Desain kebudayaan yang humanistik itu masih diterapkan ketika Belanda sudah menguasai seluruh Bali pada awal abad XX. Mereka menghapus tradisi masatia (penceburan diri para janda raja ke dalam kubangan api saat pembakaran jenazah raja) dan memperingan hukuman selong (pembuangan dan pengasingan) bagi para pelanggar hukum adat.
Semula pembuangannya ke Perigi (Sulawesi) oleh Belanda dipindahkan ke Lombok, dan akhirnya ke Jembrana, Bali Barat.
Belanda sebenarnya sudah berniat membawa Bali ke alam modern dengan menghapuskan sistem kasta. Akan tetapi, sebelum melangkah ke sini mereka dihadapkan pada berbagai persoalan, yakni menjaga keamanan dan ketertiban daerah, pengadaan tenaga kerja rodi untuk pekerjaan umum dan meredam pengaruh agama Islam, Nasrani serta nasionalisme.
Persoalan ini mengharuskan Belanda membuat desain kebudayaan yang disebut dengan Bali Tradisional. Di dalamnya meliputi pembentukan citra desa republik, subak yang demokratis, pengakuan atas sistem kasta, dan menghidupkan kembali sistem kerajaan.
Pengakuan atas sistem kasta dilakukan dengan pengesahan landasan hukumnya berupa Kitab Hukum Agama dan Adigama warisan zaman Majapahit. Peristiwa ini terjadi tanggal 15 sampai 17 September 1910, saat dilangsungkannya Konferensi Pemerintahan yang dihadiri oleh seluruh anggota Binnenlands Bestuur Bali dan Lombok dan sejumlah bangsawan Bali.
Sementara penghidupan kembali sistem kerajaan terjadi tahun 1938 saat Belanda menerapkan model pemerintahan sendiri (zelfbestuur), dipimpin oleh zelfbestuurder (pelaksana pemerintahan sendiri) dari keturunan raja dengan nama jabatan baru, yang berbeda satu sama lain sesuai dengan peringkat keningratannya di zaman kerajaan.
Bentuk pemerintah yang baru ini memberikan kesempatan bagi para raja untuk mengambil tindakan-tindakan sosial-budaya mirip raja-raja zaman dulu. Sebagai akibat dari desain kebudayaan seperti itu, sistem kasta menjadi sangat penting. Semakin tinggi kasta seseorang makin tinggi pula martabatnya dan makin ringan bebannya dalam sistem kerja rodi. Oleh karena itu, sejarah kebudayaan Bali masa kolonial bisa disebut sebagai sejarah perburuan martabat yang dicapai melalui proses rehabilitasi kasta.
Gerakan ini dipelopori oleh klan Pande Wesi, Desa Beng, Gianyar pada tahun 1911. Mereka menuntut pengembalian status sosial agar sederajat dengan kasta Brahmana, sebagaimana keyakinan klan ini secara turun-temurun.
Langkah mereka diikui oleh klan lain dengan mengajukan permohonan rehabilitasi kasta melalui Raad van Kerta, sebuah pengadilan kolonial yang diketuai seorang hakim Belanda dan hakim-hakim pribumi yang didominasi oleh para Brahmana terkemuka.
Pengajuan klaim diperkuat dengan bukti, di antaranya kerelaan seorang Triwangsa (Brahmana, Ksatria dan Wesia) makan dari satu piring dengan atau saling makan sisa makanan dari orang yang kastanya masih diragukan. Sejak itu banyak sekali orang-orang yang berhasil menaikkan gelarnya. Akan tetapi setelah tahun 1930-an, terutama sejak pertemuan para Zelfbestuurder (pelaksana pemerintahan sendiri) tahun 1938, pembuktian dengan cara seperti itu tidak berlaku lagi.
Bagaimana dengan kondisi masa kini?
Sekalipun zaman kerajaan telah berlalu, orang-orang Bali umumnya masih menjadikannya sebagai orientasi sikap dan gaya. Orang-orang cenderung meningkatkan sikap dan gayanya agar semakin dekat dengan aroma kerajaan. Nama gelar tradisional ditingkatkan statusnya, setinggi-tingginya, sehingga orang-orang ahistoris sulit memahami mana yang keurunan raja, manca atau punggawa. Rumah-rumah bangsawan yang di zaman kerajaan hanya bersatus jero, kini ramai-rama menjadi puri, bahkan ada yang puri agung.
Yang dulu hanya jeroan, menjadi jero bahkan ada juga yang dengan gagah menamainya puri. Orang yang leluhurnya dulu hanya bergelar Gusti, kini bertambah menjadi I Gusti Ngurah Agung, Anak Agung Ngurah, Cokorda Agung dan sebagainya.
Hal itu terjadi karena di dalam struktur masyarakat feodal, orang dihargai bukan kepandaian dan kejujurannya melainkan keningratan. Dengan status ningrat, seseorang memperoleh penghargaan bukan hanya dalam hubungan antarmanusia, tetapi juga budaya, terutama hak-hak istimewa yang melekat dalam upacara Pitra Yadnya. (lun)

kapitalisme

Pengertian Kapitalisme

Kapitalisme adalah suatu sistem perekonomian yang menekankan peran kapital (modal), yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya (Bagus, 1996).

Kapitalisme adalah istilah yang dipakai untuk menamai sistem ekonomi yang mendominasi dunia Barat sejak runtuhnya feodalisme pada abad ke-16 (Dillard, 1987). Milton H. Spencer dalam bukunya, Contemporary Macro Economics (1977), mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah organisasi ekonomi yang dicirikan oleh kepemilikan individu atas alat-alat produksi dan distribusi serta pemanfaatan kepemilikan individu itu untuk memperoleh laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif (Winardi, 1990).

Ebenstein (1990) menyebut kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar sistem perekonomian. Ia mengaitkan perkembangan kapitalisme sebagai bagian dari gerakan individualisme. Sedangkan Hayek (1978) memandang kapitalisme sebagai perwujudan liberalisme dalam ekonomi.

Pengertian Kapitalisme

Menurut Ayn Rand (1970), kapitalisme adalah "a social system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned". (Suatu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu, termasuk hak milik di mana semua pemilikan adalah milik privat).

Heilbroner (1991) secara dinamis menyebut kapitalisme sebagai formasi sosial yang memiliki hakekat tertentu dan logika yang historis-unik.

Logika formasi sosial yang dimaksud mengacu pada gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan dalam proses-proses kehidupan dan konfigurasi-konfigurasi kelembagaan dari suatu masyarakat. Istilah "formasi sosial" yang diperkenalkan oleh Karl Marx ini juga dipakai oleh Jurgen Habermas. Dalam Legitimation Crisis (1988), Habermas menyebut kapitalisme sebagai salah satu empat formasi sosial (primitif, tradisional, kapitalisme, post-kapitalisme).media.isnet.org

Pengkritik sistem kapitalis selalu berkata bahwa sistem ini mewujudkan jurang perbedaan yang kentara antara yang kaya dengan yang miskin.

Sistem yang bertentangan dengan ideologi ini ialah komunisme dan sosialisme.

Kapitalisme berasal dari perkataan kapital (bahasa Inggeris: capital) yang bermaksud "modal".

Ekonomi kapitalis berawal di Inggris di antara kurun ke-16 Masehi dan 19 Masehi. Walau bagaimanapun telah wujud ciri-ciri kapitalis sejak dulu lain terutamanya di kalangan saudagar Zaman Pertengahan.

Kapitalisme menjadi dominan di Barat semenjak berakhirnya era Feodalisme. Dari Inggris, kapitalisme merebak ke seluruh Eropa dan pada abad ke-19 dan 20, ia adalah sistem ekonomi utama di dunia yang memacu era perindustrian.

Golongan Kapitalis

Terdapat perbagai label untuk penyokong sistem kapitalisme. Di beberapa bagian di dunia, mereka dikenali sebagai liberal. Di Amerika Syarikat dan beberapa tempat, mereka yang menyokong kapitalisme dipanggil libertarian.

Mereka yang menyokong kapitalisme juga mempunyai perbedaan pendapat. Kebanyakan orang bersetuju bahawa kapitalisme akan berfungsi dengan baik dengan kawalan kerajaan. Di kebanyakan negara, kerajaan berusaha mengurus niaga jual beli agar berjalan dengan adil dan tidak menindas pekerja. Apabila terdapat campur tangan kerajaan dalam sistem ekonomi pasaran, ini dipanggil "ekonomi campuran" dan bukannya sistem kapitalisme yang tulen.

Kritikan terhadap kapitalisme

Golongan sosialis dan komunis adalah antara mereka yang menentang kapitalisme. Mereka mengatakan kapitalisme menjejaskan golongan pekerja kerana golongan kapitalis mendapat lebih banyak keuntungan sedangkan golongan pekerja mendapat gaji yang tidak setimpal. Wujudnya jurang yang luas kaya dan miskin serta mereka yang miskin dan bertambah miskin.

Karl Marx seorang pemikir komunis dari German dalam bukunya Das Kapital (The Capital) menulis bahawa kapitalisme hanya dapat disingkirkan apabila golongan pekerja mengambil alih kerajaan melalui revolusi.

Kapitalisme

Pengertian Lain dari Kapitalisme

Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa. Apakah ciri-ciri kapitalisme?

ciri-ciri Kapitalisme:

1.Sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu.

2.Barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas (free market) yang bersifat kompetitif.

3.modal kapitali (baik uang maupun kekayaan lain) diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba (profit).

http://note-why.blogspot.com/2012/10/pengertian-kapitalisme.html

Nasionalisme

Soekarno lebih kita kenal sebagai tokoh nasionalis Indonesia. Meskipun ia menyerap pemikiran banyak tokoh dari beragam ideologi seperti Marxis, Sosial Demokrasi (Sosdem), Islamis hingga Liberalis. Soekarno juga pernah mengklaim diri sebagai seorang nasionalis, marxis dan juga muslimin. Namun, di mata banyak orang, Bung Karno tetap saja ditempatkan di golongan kaum nasionalis.
Bahkan, ada yang berusaha menggolongkan Bung Karno sebagai pemimpin berhaluan ultra-nasionalis atau fasis. Ini banyak disuarakan oleh mereka yang bergaris ideologi sos-dem dan humanisme universal. Sutan Syahrir, misalnya, pernah menyatakan kekhawatirannya terhadap landasan ideologi Soekarno yang, menurutnya, mengarah pada fasisme. Lantas nasionalisme macam apa sebenarnya yang digagas Soekarno?
Sosio-Nasionalisme dan Berdikari
Soekarno telah merumuskan suatu gagasan mengenai nasionalisme yang layak diterapkan di Indonesia sejak ia muda. Gagasan beliau dikenal dengan istilah sosio-nasionalisme. Dalam artikel yang ia tulis tahun 1932, Demokrasi-Politik dan Demokrasi Ekonomi, Soekarno menyinggung inti dari sosio-nasionalisme yang ia rumuskan;
“Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang tidak mencari gebyarnya atau kilaunya negeri keluar saja, tetapi haruslah mencari selamatnya manusia.. Nasionalisme kita haruslah lahir daripada ‘menselijkheid’. Nasionalismeku adalah nasionalisme kemanusiaan, begitulah Gandhi berkata,
Nasionalisme kita, oleh karenanya, haruslah nasionalisme yang dengan perkataan baru yang kami sebut: sosio-nasionalisme. Dan demokrasi yang harus kita cita-citakan haruslah demokrasi yang kami sebutkan: sosio-demokrasi”.
Dalam uraian tersebut, jelaslah bahwasanya inti dari paham sosio-nasionalisme atau nasionalisme Indonesia yang digagas Soekarno haruslah nasionalisme yang bertujuan mencapai kebahagiaan umat manusia dan bukannya nasionalisme yang mengagung-agungkan negeri ini di kancah internasional saja. Maka dari itu, Soekarno menginginkan yang menjadi landasan nasionalisme Indonesia adalah kemanusiaan. Tampak adanya kesesuaian sosio-nasionalisme dengan paham humanisme, sehingga sesungguhnya kekhawatiran akan ideologi nasionalisme Soekarno yang akan mengarah pada fasisme tidak beralasan.
Soekarno meneguhkan kembali landasan nilai yang menjadi inti dari nasionalisme Indonesia, yakni kemanusiaan, dalam pernyataan berikut ini:
“Nasionalis yang sejati, yang cintanya pada tanah air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi-dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka. Nasionalis yang bukan chauvinis, tidak boleh tidak, haruslah menolak segala paham pengecualian yang sempit budi itu. Nasionalis yang sejati yang nasionalismenya itu bukan semata-mata suatu copy atau tiruan dari nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan, nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya itu sebagai suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti. Baginya, maka rasa cinta bangsa itu adalah lebar dan luas, dengan memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup.” (Soekarno, 1964).
Soekarno menegaskan bahwasanya nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang berkarakter chauvinis seperti halnya nasionalisme yang digelorakan Nazi-Hitler atau Mussolini di Eropa. Hal ini ditegaskan kembali oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan BPUPKI, ketika ia menyatakan bahwa nasionalisme Indonesia harus hidup dalam ‘tamansari’nya internasionalisme.
Kelak gagasan nasionalisme Soekarno tersebut mengejawantah dalam konsep Berdiri di Atas Kaki Sendiri (Berdikari). Ketika berpidato dihadapan Sidang Umum IV MPRS pada tahun 1966, Soekarno menegaskan makna dari Berdikari;
“..bahwa berdikari tidak berarti mengurangi, melainkan memperluas kerja sama internasional, terutama antara semua negara yang baru merdeka. Yang ditolak oleh Berdikari adalah ketergantungan kepada imperialis, bukan kepada kerja sama yang sama derajat dan saling menguntungkan. Berdikari bukan saja tujuan, tetapi yang tidak kurang pentingnya harus merupakan prinsip dari cara kita mencapai tujuan itu, prinsip untuk melaksanakan pembangunan dengan tidak menyandarkan diri kepada bantuan negara atau bangsa lain. Adalah jelas, bahwa tidak menyandarkan diri tidak berarti bahwa kita tidak mau kerja sama berdasarkan sama derajat dan saling menguntungkan.”
Jelaslah bahwa nasionalisme Indonesia yang digagas Soekarno bukanlah suatu ‘politik isolasi’, tetapi landasan bagi bangsa ini untuk mandiri. Dan dengan kemandirian itulah bangsa Indonesia akan melangkah lebih jauh dalam pergaulan internasional.
Bukan Nasionalisme Eropa
Satu hal yang juga penting adalah bahwa nasionalisme Indonesia tidaklah sama dengan nasionalisme yang lahir dan berkembang di Eropa. Dalam salah satu artikelnya yang berjudul ‘Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme’ (1926), Soekarno menguraikan karakter dari nasionalisme Eropa:
“Nasionalisme Eropa ialah suatu nasionalisme yang bersifat menyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi, dan nasionalisme semacam itu akhirnya pastilah binasa,”
Ya, bila ditelaah latarbelakang historisnya, memang perbedaan antara nasionalisme Indonesia dengan nasionalisme Eropa sangat kentara. Kelahiran nasionalisme Indonesia berkorelasi dengan kondisi obyektif nusantara yang kala itu masih menjadi negara jajahan. Dan nasionalisme Indonesia atau sosio-nasionalisme muncul sebagai instrumen perlawanan terhadap pihak kolonial. Jadi, dapat disimpulkan, kemunculan nasionalisme sebagai sebuah landasan perjuangan politik disebabkan oleh kondisi keterjajahan bangsa Indonesia oleh pihak asing.
Dalam artian lain, nasionalisme Indonesia dibutuhkan untuk menjadi ‘lem perekat’ bagi seluruh komponen bangsa dalam rangka melepaskan diri dari genggaman penjajahan asing. Dapat dikatakan pula bahwa sosio-nasionalisme atau nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang lahir dari ‘rahim’ masyarakat jajahan. Masyarakat jajahan yang menderita karena penindasan kolonial.
Oleh sebab itu, nasionalisme yang timbul adalah nasionalisme yang anti penindasan dan anti penjajahan. Dengan sendirinya, nasionalisme yang berkembang juga merupakan nasionalisme yang ber-kemanusiaan, sebagaimana yang dikatakan Soekarno.
Hal ini sangat berbeda dengan nasionalisme yang lahir di Eropa. Sejarah kelahiran nasionalisme Eropa terkait erat dengan kepentingan kaum merkantilis-pedagang Eropa untuk mencari bahan baku di luar Eropa bagi kepentingan ekonomi mereka. Semboyan Gold, Gospel dan Glory mencerminkan nafsu kolonial tersebut. Dalam pengertian lain, nasionalisme Eropa merupakan alat kaum merkantilis Eropa untuk memobilisasi dukungan gereja dan rakyat bagi terlaksananya ekspansi kolonial ke luar benua Eropa.
Soekarno juga menegaskan bahwasanya nasionalisme Indonesia merupakan nasionalisme yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan borjuis atau pedagang seperti halnya nasionalisme Eropa. Karenanya, sosio-nasionalisme haruslah beriringan dengan pemberlakuan sistem ekonomi-politik yang memberi ruang bagi rakyat kebanyakan (Marhaen) untuk mengontrol sumber-sumber ekonomi strategis yang akan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat.
Sistem semacam itu, yang oleh Soekarno disebut sebagai Sosio-Demokrasi, tidak boleh dipisahkan dari sosio-nasionalisme sebagai faham kebangsaan Indonesia. Kedua konsep inilah (ditambah dengan faham Ketuhanan) yang kemudian diramu oleh Soekarno menjadi Marhaenisme.
Dan, lagi-lagi, hal ini sangat bertentangan dengan nasionalisme Eropa yang memang lekat dengan kepentingan kaum merkantilis dan borjuis yang ingin melakukan kolonisasi ke luar Eopa serta secara perlahan menghancurkan tatanan feodal di Eropa. Muara dari kehancuran feodalisme tersebut adalah kemenangan borjuasi Eropa, yang kemudian menjadi penindas baru bagi kaum rakyat kebanyakan atau proletariat.
Demikianlah inti dari faham nasionalisme ala Soekarno. Nasionalisme yang lahir dari ‘rahim’ negeri jajahan, dan masih akan relevan menjadi landasan perjuangan hingga kini, ketika bangsa ini masih menyandang status sebagai negeri ‘setengah jajahan’.
HISKI DARMAYANA, kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sumedang